Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk sektor industri seperti pertambangan, perkebunan, maupun transportasi kontainer. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
“BBM subsidi itu bukan untuk tambang, bukan untuk perkebunan, apalagi untuk kontainer industri. Itu hak masyarakat,” tegas Rudy, Senin (6/10/2025).
Rudy menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, terutama bagi warga kurang mampu dan layanan publik seperti transportasi umum serta distribusi sembako. Ia menilai penyalahgunaan BBM subsidi oleh industri menjadi salah satu faktor utama terjadinya kelangkaan dan antrean panjang di SPBU, khususnya di wilayah pelosok Kalimantan Timur.
“Kita harus awasi bersama. BBM subsidi ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan industri. Mereka wajib memakai BBM industri atau non-subsidi. Jangan sampai masyarakat tidak kebagian, padahal mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Selain itu, Rudy juga menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat tentang jenis energi lain seperti LPG, LNG, dan CNG agar tidak salah penggunaan. Menurutnya, LPG untuk rumah tangga, sementara LNG dan CNG lebih sesuai untuk industri.
“Kita punya kilang dan sumber daya di sini, tapi masih saja terjadi kelangkaan. Jangan sampai ini terus terjadi hingga masyarakat merasa seperti ‘ayam mati di lumbung padi’,” ucapnya.
Meski belum ada temuan langsung terkait penyalahgunaan BBM subsidi oleh perusahaan industri, Rudy menegaskan Pemprov Kaltim telah mengambil langkah antisipatif. Beberapa instansi seperti Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, dan Biro Ekonomi dilibatkan untuk melakukan pengawasan terpadu bersama Pertamina.
“Ini bukan hanya soal distribusi energi, tapi soal keadilan. Subsidi ini hak rakyat, bukan untuk pelaku industri besar. Mereka yang mampu harus beli di jalur non subsidi, bukan rebut jatah masyarakat miskin,” tegasnya.
