Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (BORNEO Kaltim) melayangkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran tim senam Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang dijadwalkan berlangsung di Senayan, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025.
Ketua BORNEO Kaltim, Dede Hermawan, menyatakan sikap tegas tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
“Kami menilai kehadiran tim Israel di Indonesia bertentangan dengan konstitusi kita. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Dede menambahkan, hingga kini Zionis Israel masih melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina dan telah digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang menolak penjajahan. Karena itu, menerima tim dari negara penjajah justru mencederai komitmen kita terhadap nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penolakan tersebut tidak semata-mata bermuatan politik, melainkan bentuk keprihatinan terhadap potensi munculnya ketegangan sosial di masyarakat.
“Bangsa ini mayoritas umat Muslim yang punya solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kehadiran tim Israel bisa menimbulkan ketegangan dan mengganggu persatuan nasional,” tambahnya.
BORNEO Kaltim menyerukan agar pemerintah meninjau ulang keputusan yang mengizinkan keikutsertaan tim Israel di ajang olahraga tersebut. Mereka menilai, sikap tegas menolak penjajahan akan memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kemanusiaan.
Surat protes BORNEO Kaltim itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan, Kapolri, Panglima TNI, Kompolnas, Kapolda Kaltim, dan Kapolres Samarinda.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri di sisi kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana amanat pendiri bangsa,” pungkas Dede Hermawan.
