Wadaikaltim.id, BANDUNG – Kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dan istrinya, Atalia Praratya, didatangi puluhan santri dari Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Selasa (14/10/2025). Aksi tersebut berlangsung di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sekitar pukul 15.00 WIB.
Para santri datang menggunakan mobil komando sambil membentangkan sejumlah poster bertuliskan tuntutan seperti “Pecat Atalia” dan “Peduli Korban.” Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Atalia terkait wacana pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadilah, menyebut bahwa ucapan Atalia telah menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap dunia pesantren. Ia menilai pernyataan tersebut seolah memberi kesan negatif terhadap lembaga pendidikan Islam.
“Kami protes adalah tentang beliau seperti tidak sepakat dengan anggaran APBD yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun kembali Pesantren Al-Khoziny,” kata Riki di lokasi.
Menurut Riki, pernyataan itu telah melukai perasaan para santri di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung.
“Tapi seakan-akan membangun opini di publik bahwa citra pesantren itu buruk. Bahwa citra pesantren itu tidak aman untuk menitipkan masa depan anak,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar meminta Atalia mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Mereka menilai ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Selain itu, para santri menuntut Atalia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan seluruh komunitas pesantren atas pernyataannya.
“Permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny,” lanjut Riki.
Dalam tuntutannya, massa juga mendorong Komisi VIII DPR RI untuk membentuk Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren (National Santri Safety Framework) bersama Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB. Tujuannya agar tragedi serupa tidak kembali terjadi tanpa menurunkan kepercayaan publik terhadap pesantren.
Selain itu, mereka meminta pemerintah dan DPR menjamin hak-hak korban tragedi Al-Khoziny, termasuk santunan bagi keluarga korban, serta bantuan medis dan psikososial bagi para santri yang selamat.
Kapolsek Cidadap, Kompol Rudhi G, mengatakan aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. “Kami jaga jangan sampai ada hal tak diinginkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Atalia Praratya, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggunaan dana APBN untuk merenovasi Ponpes Al-Khoziny. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran negara.
“Jadi, usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.
