Wadaikaltim.id, MOROWALI – Keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional. Bandara yang telah beroperasi sejak 2019 itu dinilai menyimpan banyak kejanggalan, terutama terkait pengawasan negara terhadap aktivitas penerbangan di kawasan industri tersebut.
Kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke IMIP pada 19 November 2025 menjadi pemicu utama perhatian publik. Dalam peninjauan itu, ia menemukan tidak adanya aparat Bea Cukai maupun Imigrasi yang seharusnya bertugas mengawasi arus keluar masuk barang dan manusia.
“Bandara bukan fasilitas sembarangan. Kehadiran otoritas resmi adalah syarat mutlak untuk menjamin kedaulatan,” ujarnya dengan nada heran.
Suara kritis juga datang dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan. Ia menyoroti akses bandara yang dinilai tertutup bagi masyarakat umum, sehingga terkesan ada pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa.
“Aneh rasanya sebuah bandara di wilayah NKRI tidak mudah dijangkau publik. Negaranya ke mana? Jangan sampai ada pembiaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” kata Kurniawan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyebutkan lemahnya pengawasan di bandara tersebut tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, situasi ini termasuk kelalaian serius yang harus segera diperbaiki pemerintah pusat.
“Kedaulatan negara tidak bisa dinegosiasikan. Bila ada unsur pembiaran, aparat hukum wajib turun tangan,” tegasnya.
Di sisi lain, data resmi Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa bandara tersebut berstatus khusus dan dikelola pihak swasta di bawah pengawasan Ditjen Perhubungan Udara. Dengan runway sepanjang 1.890 meter, bandara ini tercatat melayani ratusan penerbangan sepanjang 2024 dengan puluhan ribu penumpang.
Meski demikian, para pengkritik menilai data dan status tersebut tidak cukup menjawab pertanyaan publik: apakah negara benar-benar hadir mengawasi operasional bandara strategis itu?
Desakan investigasi kini menguat dari berbagai kalangan. Mereka menuntut pemerintah segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan memastikan seluruh aspek keamanan serta legalitas berjalan sesuai aturan yang berlaku.
