Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama DPRD Kaltim resmi menyepakati nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-47 dan selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengesahan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memastikan bahwa meski terjadi koreksi anggaran yang cukup signifikan, yakni pemangkasan sekitar Rp6 triliun dari hitungan awal, program-program utama yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap dipertahankan. Di antaranya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK, serta bantuan pendidikan GratisPol.
“Alhamdulillah, anggaran yang kita ajukan ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun. Ini hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov dan DPRD,” ujar Rudy setelah rapat di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Minggu (30/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh sektor belanja mengalami penyesuaian setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penghitungan ulang untuk menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
“Memang ada pengetatan untuk seluruh perangkat daerah, tetapi TPP pegawai tetap terjaga. Program GratisPol juga tetap kita jalankan sesuai rencana,” tegasnya.
Rudy menekankan bahwa dua program tersebut dianggap strategis, baik untuk mendukung kesejahteraan pegawai pemerintah maupun membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan kualitas SDM Kaltim, terutama menyambut beroperasinya Ibu Kota Nusantara pada 2028. “Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi dan tenaga kerja yang kuat untuk masa depan Kaltim,” tambahnya.
Terkait proses pembahasan APBD yang berlangsung hingga mendekati tenggat waktu, Rudy menuturkan hal tersebut disebabkan perlunya penyesuaian fiskal secara detail untuk memastikan anggaran yang disusun realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Prosesnya memang cukup panjang karena anggaran harus disesuaikan kembali. Setelah disisir satu per satu, akhirnya kita sepakati angka final Rp15,15 triliun,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Rudy menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim akan berupaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada 2026 guna memperbesar ruang fiskal dan memperkuat pembiayaan program prioritas.
“Mohon doa agar PAD kita bisa semakin meningkat tahun depan,” tutupnya.
