Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Realisasi belanja daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) pada pertengahan 2025 menunjukkan tren penurunan signifikan. Data Bank Indonesia terbaru mencatat, total belanja pemerintah provinsi pada kuartal II/2025 hanya mencapai Rp5,38 triliun, turun drastis dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp6,71 triliun.
Penurunan ini mencapai 19,86 persen. Dampak paling terasa terdapat pada belanja modal yang terjun bebas 56,48 persen, tersisa Rp0,35 triliun. Padahal, pos ini biasanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa. Belanja operasional juga merosot 19,73 persen menjadi Rp3,21 triliun, atau baru terserap 26,57 persen dari total pagu tahun 2025. Sementara itu, belanja transfer hanya tercapai 38,93 persen dari pagu.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan tanggapan terkait kondisi ini. Menurutnya, penyebab utama bukan pada perencanaan, melainkan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Alokasi DBH Kaltim tahun ini turun drastis, dari kisaran Rp20–27 triliun menjadi hanya Rp1,6 triliun,” kata Rudy saat menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski demikian, Rudy tetap optimistis. “Kami berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam pantas mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
Di tingkat kabupaten dan kota, kondisi justru lebih mengkhawatirkan. Total realisasi belanja daerah baru mencapai Rp12,97 triliun, setara 24,81 persen dari pagu Rp52,27 triliun. Kabupaten Paser tercatat sebagai daerah dengan serapan terendah, hanya 17,69 persen dari pagu yang tersedia.
Rudy menegaskan, program Pemprov Kaltim sejauh ini telah selaras dengan Asta Cita Presiden. “Sukses pembangunan Kaltim adalah bagian dari sukses pembangunan nasional,” tambahnya.
Namun, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, masalah bukan hanya soal DBH, melainkan juga buruknya perencanaan dan eksekusi anggaran.
“Realisasi anggaran baru 47 persen sampai Oktober. Itu rendah sekali, bahkan bisa dibilang yang terburuk,” tegas Purwadi. Ia juga menyoroti soal Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang sering dialihkan ke APBD Perubahan tanpa dasar produktif.
“Silpa-nya digeser ke APBD perubahan seolah tambahan, bukan dari PAD. Makanya saya bilang di TVRI: kebijakan masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, kagak kerja sebenarnya,” sindirnya.
Purwadi menekankan perlunya evaluasi total daya serap anggaran di seluruh kabupaten/kota sebelum akhir tahun 2025. “Memberi dana lebih besar ke daerah dengan serapan rendah itu kontraproduktif. Yang penting sekarang, perbaiki dulu tata kelolanya,” tutupnya.
