Wadaikaltim.id, KALTIM – Keputusan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta akhir September lalu memicu perpecahan suara di tingkat daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Soliditas pengurus partai ka’bah di Bumi Etam tengah diuji karena munculnya perbedaan sikap terkait pengesahan Ketua Umum baru.
Ketua DPC PPP Kutai Barat, Yuliadi, menegaskan pihaknya mendukung Mardiono, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum sebagai Ketua Umum PPP hingga 2030. Dukungan ini memunculkan polemik karena sebelumnya Sekretaris DPW PPP Kaltim, Leni Marlina, menyatakan bahwa partai di wilayah ini menolak pengesahan tersebut. Menurut Leni, SK Menteri Hukum itu cacat administrasi.
“Keputusan di Kubar itu dilakukan sendiri, tanpa koordinasi dengan kami di wilayah,” jelas Leni Marlina melalui pesan singkat, Jumat (3/10/2025).
Leni menambahkan, DPW masih menunggu konfirmasi resmi dari DPC Kubar sebelum menentukan sikap. “Untuk saat ini kami belum bersikap. Masih tunggu konfirmasi ke yang bersangkutan,” ujarnya singkat.
Persoalan ini muncul karena DPW PPP menilai Surat Keputusan Menteri Hukum yang mengesahkan Mardiono bertentangan dengan Permenkumham 34/2017. Peraturan tersebut mengatur pendirian badan hukum, perubahan AD/ART, dan struktur kepengurusan partai politik. Selain itu, pengesahan pengurus dan AD/ART baru itu tidak disertai surat pengantar dari mahkamah partai.
Perbedaan sikap antara pengurus pusat dan daerah ini menjadi tantangan bagi PPP di Kaltim untuk menjaga kesatuan internal di tengah dinamika politik pasca-Muktamar X.
