Wadaikaltim.id, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024, Mahfud MD, menyoroti tindakan Koramil 1810/Arcamanik yang dianggap melampaui kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Ia mempertanyakan alasan warga harus mengajukan izin kepada Koramil untuk menggelar pertunjukan rakyat di Bandung, Jawa Barat.
“Kalau surat izin dari Koramil di bawah ini benar adanya tentu ini melanggar tupoksi. Ini tidak tepat, masak izin pertunjukan Kuda Ronggeng diberikan oleh Koramil? Bukankah itu tugasnya polisi?” ujarnya melalui akun X @mohmahfudmd, Ahad (2/11/2025).
Dalam unggahannya, Mahfud turut menyertakan salinan surat izin yang ditandatangani Danramil 1810/Arcamanik, Kapten Cba Arie Sandy. Surat tersebut ditujukan kepada warga bernama Ahmad Rido dan berisi persetujuan atas pelaksanaan kegiatan pertunjukan kuda renggong berdasarkan perintah lisan serta pertimbangan staf Koramil Arcamanik.
“Dengan ini kami memberikan izin diadakannya kegiatan kuda renggong dengan waktu yang ditentukan hari Minggu tanggal 2 November 2025 jam pukul 00.00 WIB sampai dengan selesai dengan ketentuan menjaga keamanan dan ketertiban pada saat acara berlangsung apabila dalam pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang tidak diinginkan maka penyelenggara Bapak Ahmad Rido siap bertanggung jawab,” bunyi surat tersebut.
Unggahan Mahfud tersebut segera menuai reaksi dari publik. Sejumlah warganet mempertanyakan alasan warga harus meminta izin kepada pihak militer, padahal perizinan kegiatan masyarakat seperti pertunjukan kuda renggong seharusnya menjadi kewenangan kepolisian di tingkat Polsek Arcamanik.
