Wadaikaltim.id, TENGGARONG – Kepengurusan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur masa khidmat 2025–2027 resmi dilantik di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (4/10/2025). Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto.
Dalam sambutannya, Dafip menyampaikan apresiasi dan harapan agar pengurus baru PMII Kaltim dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam mendorong program pembangunan di Kukar.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat kepada pengurus PKC PMII Kaltim yang baru dilantik. Mudah-mudahan kepengurusan ini bisa menjadi mitra strategis Pemkab Kukar dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Menurutnya, organisasi seperti PMII memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kami tentu membutuhkan kontrol sosial. PMII bisa berperan di situ, menjadi pengingat dan sekaligus penggerak agar program pemerintah berjalan lebih baik,” lanjutnya.
Dafip juga berharap, program kerja yang akan dirancang oleh pengurus baru dapat sejalan dengan arah pembangunan daerah. Kolaborasi, kata dia, menjadi kunci agar gerakan mahasiswa tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga memberikan solusi.
“Program mereka sebaiknya menyentuh aspek sinergi dengan pemerintah daerah. Kalau bisa saling mendukung, hasilnya akan jauh lebih terasa untuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam sambutannya mengingatkan kader PMII agar tidak cepat puas dengan kondisi organisasi saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat perjuangan dan daya kritis agar PMII tetap relevan di tengah perubahan zaman.
“Kita tidak boleh terlena. Justru saat merasa nyaman, di situlah kita harus tetap waspada dan berjuang,” kata Seno di hadapan peserta pelantikan.
Seno juga menegaskan bahwa PMII merupakan mitra sekaligus kontrol politik bagi pemerintah. Namun, setiap kritik harus dibangun atas dasar data dan argumen yang kuat agar tetap bersifat konstruktif.
“Sekarang banyak berita hoaks dan potongan informasi yang menyesatkan. Karena itu, kader PMII harus cerdas dan objektif dalam menyikapi isu,” tandasnya.
