Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Ratusan pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat buruh dan serikat pekerja di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Apel Kebangsaan pada Minggu, 19 Oktober 2025, di Komplek Stadion Sempaja Kadrie Oening, Jalan Wahid Hasyim, Samarinda. Kegiatan ini digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acara yang dimulai pukul 10.15 WITA ini dihadiri sekitar 250 peserta, termasuk pimpinan serikat buruh terkemuka di Kaltim, seperti Sukarjo, SH (Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim), H. Muhammad Hamka (Ketua FSP KEP Kaltim), Bambang Setiono (Ketua KSBSI Kaltim), dan Fahri (Ketua SPI Kaltim).
Dalam orasinya, Ketua FSP KEP Kaltim, H. Muhammad Hamka, menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini banyak terjadi PHK di sektor pertambangan dan kami berusaha supaya tidak terjadi PHK,” ujar Hamka.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai pro-pekerja, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing.
“Kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran sangat membantu kita di antaranya yaitu Penghapusan tenaga kerja Outsourcing. Kami seluruh serikat buruh akan memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintahan Prabowo – Gibran,” tegasnya.
Dukungan senada dikemukakan oleh Ketua KSBSI Kaltim, Bambang Setiono, SE, yang menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap peringatan Hari Buruh Internasional.
“Kita berkumpul untuk menyatukan visi misi dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Belum ada Presiden RI yang hadir di acara Meiday selain Bapak Prabowo, oleh sebab itu kita akan mendukung satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Bambang.
Sementara itu, Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo, SH, menekankan keberpihakan pemerintah terhadap upah buruh.
“Keberpihakan Bapak Prabowo kepada buruh sangat luar biasa, di mana diawal pemerintahannya telah memutuskan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ujarnya.
Namun, Sukarjo mengingatkan agar penetapan upah minimum tahun 2026 tetap diawasi dan tidak menimbulkan konflik.
“Kita sekarang berada di fase menghadapi upah minimum tahun 2026. Apabila kenaikan upah di bawah 5 persen maka akan mudah dipengaruhi untuk melakukan aksi, jadi harapan kita tetap dalam satu komando jangan terpancing dan terpengaruh oleh situasi situasi di luar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.
Apel ditutup dengan pembacaan Pernyataan Sikap bersama oleh seluruh ketua serikat buruh/pekerja Kaltim yang menegaskan:
- Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dan menolak Aksi-Aksi yang Kontraproduktif.
- Serikat Buruh selalu mendukung Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dalam melaksanakan penegakan hukum.
- Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
Acara ditutup secara simbolis dengan pembagian sembako kepada perwakilan peserta.
