Wadaikaltim.id, JAKARTA – Konflik kepemimpinan yang sempat membelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menemui titik temu.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, secara resmi mengesahkan struktur kepengurusan baru yang menggabungkan kedua kubu yang sebelumnya berseteru.
Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2025-2030, Muhamad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menjabat Wakil Ketua Umum.
“Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya (kubu Mardiono dan kubu Agus). Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” ujar Supratman saat konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Senin (6/10), yang juga dihadiri Mardiono dan Agus.
Supratman menambahkan, pengesahan SK ini dilakukan setelah PPP menjalani konsolidasi nasional dan mengajukan permohonan resmi. Ia berharap kepengurusan baru segera melengkapi jajaran partai.
“Kami berharap sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap dan Kementerian Hukum siap untuk menerbitkan SK. Saya mohon dalam waktu yang dekat,” imbuhnya.
Mardiono menegaskan bahwa pertemuan dengan Agus telah membuka jalan rekonsiliasi. Ia berjanji penyatuan di tingkat pusat akan diikuti harmonisasi di semua level kepengurusan di bawahnya.
“Nanti di bawah kami juga disatukan melalui kepengurusan yang segera disempurnakan, yaitu melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah,” jelas Mardiono.
Agus Suparmanto, selaku Wakil Ketua Umum, menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah bagi PPP. Ia berharap rekonsiliasi ini menjadi dasar untuk membangkitkan kembali kiprah partai di kancah politik nasional.
“Ini merupakan sejarah. Dalam hal rekonsiliasi ini semoga apa yang kita bangun terutama PPP ini bisa bangkit lagi dan berkiprah di bangsa Indonesia,” tutur Agus.
