Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjelaskan alasan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (30/10/2025), di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bersifat strategis, bukan acara rutin yang membebani keuangan daerah.
“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ingin melakukan optimalisasi PAD dengan cara bertemu langsung para wajib pajak. Karena itu, pertemuan digelar di Jakarta agar yang hadir adalah para pengambil keputusan atau pemilik perusahaan,” jelas Sri, Selasa (4/11/2025).
Ia menyebutkan, forum itu dihadiri sekitar 200 perwakilan perusahaan besar dari sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan konstruksi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur bersama Forkopimda menekankan pentingnya kepatuhan pajak daerah seperti pajak alat berat, pajak air permukaan, kendaraan berpelat luar Kaltim, hingga pendaftaran Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Kaltim.
“Kalau rapat dilakukan di Samarinda, yang datang biasanya bukan pengambil keputusan. Tapi kali ini langsung owner-nya yang hadir. Respon mereka positif, bahkan ada yang langsung menyatakan kesiapannya membayar pajak alat berat,” ujar Sri.
Selain membahas peningkatan PAD, Pemprov juga mengimbau perusahaan agar membeli bahan bakar dari wilayah Kaltim supaya pajaknya ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan data terkini, terdapat sekitar 5.000 unit alat berat di Kaltim, namun baru 2.000 unit yang tercatat membayar pajak.
“Dulu belum ada aturannya, tapi sekarang sudah ada Pergub sejak 2024 yang juga telah disetujui Kemendagri. Jadi penarikan pajak bisa dilakukan. Tim terpadu sudah dibentuk untuk mendata dan memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya,” imbuhnya.
Sri juga menegaskan bahwa pemilihan Hotel Borobudur dilakukan atas pertimbangan kapasitas dan efisiensi.
“Kalau di kantor kami punya aula sebesar itu, tentu akan kami gunakan sendiri. Tapi karena peserta hampir 200 orang, hotel dipilih atas pertimbangan kapasitas dan efisiensi biaya,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pihaknya tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai respons atas pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) tahun 2026 dari pemerintah pusat.
“Kami rapat setiap hari, tapi rapat pimpinan sekarang diputar di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Jadi setiap minggu berpindah-pindah, sekalian kami meninjau langsung pelayanan publik di masing-masing OPD,” kata Rudy, Jumat (24/10/2025).
Rudy menambahkan, sejak dirinya dilantik pada Februari 2025, hampir tidak ada kegiatan resmi Pemprov yang digelar di hotel atau di luar kantor, kecuali jika menghadiri undangan dari pihak lain.
Dengan demikian, rapat di Jakarta tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaring langsung para pelaku usaha besar demi meningkatkan potensi pendapatan daerah, bukan sekadar kegiatan seremonial yang bertentangan dengan kebijakan efisiensi Pemprov Kaltim.
