Wadaikaltim.id, JAKARTA – Kritikus politik Faizal Assegaf mengusulkan gagasan baru dalam reformasi kepolisian, yakni pembentukan sebuah Kementerian Keamanan yang bertugas memperkuat koordinasi horizontal serta meningkatkan profesionalisme Polri tanpa mengubah garis komando yang tetap berada pada Presiden.
Faizal menyampaikan bahwa kementerian ini akan memegang peran strategis sebagai pengawas tata kelola anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kementerian tersebut akan menjadi lembaga independen yang menjaga netralitas Polri dari intervensi politik, sekaligus mengawasi proses rekrutmen yang dinilainya masih perlu pembenahan.
“Mekanisme ini akan mempercepat transformasi Polri menjadi organisasi yang berwibawa, tegas, adil, dan profesional,” ujarnya Jumat (21/11/2025) siang di Tebet, Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Kementerian Keamanan bukan untuk mengambil alih peran Kapolri, tetapi untuk memastikan proses reformasi tidak berhenti di tengah jalan. Koordinasi horizontal dianggap penting agar Polri tidak bekerja sendirian dalam menghadapi tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.
Menurut Faizal, konsep ini jauh lebih realistis dibanding wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri yang justru berpotensi menambah persoalan baru. Sebab, struktur kepolisian memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat diperlakukan sama dengan lembaga administratif lainnya.
Ia menilai bahwa kementerian tersebut dapat menjadi ruang baru bagi penguatan institusi tanpa merusak komando vertikal Polri yang telah berjalan. Gagasan ini disebut sebagai upaya mencari jalan tengah antara tuntutan reformasi dan kebutuhan mempertahankan independensi Polri.
Faizal berharap wacana ini menjadi bahan diskusi publik yang lebih sehat dan terarah. Dengan desain kelembagaan yang tepat, ia meyakini Polri dapat berkembang menjadi institusi keamanan modern yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas tinggi.
