Wadaikaltim.id, JAKARTA – Penyampaian aspirasi terkait penolakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) mendapat respons positif dari DPR RI. Pada Kamis, 4 Desember 2025, Komisi XII menerima rombongan FRAKSI Kaltim yang menyampaikan kekhawatiran masyarakat Kaltim atas rencana pemangkasan DBH.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh data serta penjelasan langsung mengenai kondisi di lapangan yang disampaikan oleh perwakilan FRAKSI Kaltim.
“Kami Komisi XII DPR RI menerima audiensi dari FRAKSI Kaltim terkait penolakan pemotongan dana bagi hasil. Tadi sudah disampaikan data-data dan aksi-aksi dengan segala kekurangan yang ada. Masyarakat yang diwakili FRAKSI ini menyampaikan keprihatinan dan aspirasi bahwa dana bagi hasil ini jangan sampai dilakukan pemotongan yang terlalu besar,” ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa DBH merupakan hak yang melekat pada daerah. Oleh sebab itu, Komisi XII berkomitmen mengawal aspirasi tersebut hingga ke pembahasan lintas komisi.
“Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami sangat mengerti, dan tentu kami akan memfasilitasi, menyampaikan kembali, serta memperjuangkan persoalan ini. Sejak awal kami sudah berkomunikasi dengan Komisi XI. Nantinya aspirasi dari FRAKSI Kaltim yang disampaikan kepada Komisi XII akan dipertajam kembali di Komisi XI,” tegasnya.
Dari pihak FRAKSI Kaltim, Ketua A. Vendy Meru, SH, menyampaikan bahwa aturan pemotongan DBH yang diterbitkan Kementerian Keuangan menimbulkan keresahan luas. Ia menilai Kaltim memiliki kontribusi strategis bagi perekonomian nasional.
“Aturan dari Kementerian Keuangan sangat memprihatinkan kita. Kami berharap audiensi di Komisi XII hari ini betul-betul memberi angin segar untuk Kaltim. Jelas sekali Kaltim adalah penyumbang besar ekonomi Indonesia, baru dari sisi batu bara saja, belum termasuk migas, emas, kehutanan, dan lainnya.”
Menurut Vendy, pemangkasan DBH akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
“Dampaknya besar karena pemerintah tidak bisa menjalankan program ke depan. Jangankan dipotong, tidak dipotong saja sudah sulit meng-cover program-program ke depan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa FRAKSI Kaltim tidak akan berhenti mengawal persoalan DBH jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Tuntutan kita jelas: kembalikan DBH itu. Kami minta tidak dipangkas. Dana DBH yang ada sekarang harus tetap dilanjutkan dan jangan diganggu gugat,” tutupnya.
