Wadaikaltim.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menutup tahun anggaran 2025 dengan mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp500 miliar. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Desember 2025.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa tingkat serapan belanja daerah Pemprov Kaltim pada 2025 berada di kisaran 81 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 90 persen.
“Artinya kita masih seimbang dan tidak defisit,” kata Seno, ditemui saat berada di Kantor Kanwil Kemenag Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Sabtu 3 Januari 2026.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Pemprov Kaltim menilai pelaksanaan pemerintahan pada tahun anggaran 2026 berada pada jalur yang aman dan tetap memiliki ruang gerak yang cukup.
“Dengan anggaran yang ada, pendapatan yang ada, dan serapan yang berjalan, kita bisa menjalankan roda pemerintahan di 2026 dengan lebih baik lagi,” ujar Seno.
Meski demikian, Seno tidak menampik masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target serapan anggaran secara optimal. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak serta-merta disebabkan oleh lemahnya kinerja OPD.
“Bukan semata-mata karena pelaksanaannya, melainkan adanya benturan kebijakan dan peraturan yang belum selesai,” sebut Seno.
Terkait program yang belum terealisasi pada 2025, Seno memastikan seluruh kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, disertai dengan evaluasi menyeluruh.
“Yang belum bisa dilaksanakan tahun ini nanti akan dikerjakan di 2026. Kita juga akan evaluasi OPD yang serapannya rendah,” ungkap Seno.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa nilai SiLPA tahun 2025 tersebut tergolong jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,59 triliun.
“Silpa kita di angka Rp500 miliar-an,” demikian Seno Aji.
