Wadaikaltim.id, SAMARINDA — Gelombang kritik terhadap kepemimpinan di Kalimantan Timur kian menguat seiring rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur pada 21 April 2026 mendatang di Kota Samarinda.
Aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan berbagai elemen masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Konsolidasi lintas organisasi yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir memperlihatkan eskalasi gerakan yang tidak bersifat spontan, melainkan terstruktur.
Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan publik yang semakin meluas.
“Kami merespons kebijakan-kebijakan Gubernur yang sangat menyakitkan hati masyarakat kaltim, sehingga kita harus turun ke jalan,” jelas Erly, Sabtu (11/4/2026), sore.
Dalam agenda tuntutan, isu dugaan nepotisme dan dinasti politik menjadi sorotan utama. Aliansi menilai praktik kekuasaan yang terpusat berpotensi mencederai prinsip demokrasi di daerah.
“Cuma satu, stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan punya satu keluarga, tapi punya seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Erly.
Selain itu, desakan kepada DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket juga menjadi bagian penting dari tuntutan. Bahkan, wacana pemakzulan turut disinggung sebagai kemungkinan lanjutan dari proses politik tersebut.
“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” jelasnya.
Tak hanya menyoroti isu politik, aliansi juga mengkritik kinerja pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Beberapa kebijakan disebut bertolak belakang dengan arahan pemerintah pusat, khususnya terkait efisiensi anggaran.
“Selama hampir satu tahun ini, kinerjanya jelek. Bahkan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran saja tidak diikuti, ada pembelian mobil dinas 8,5 miliar, ada renovasi rumah dinas,” kata Erly.
Di samping aksi turun ke jalan, langkah formal juga ditempuh dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Aliansi turut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dianggap melibatkan pejabat daerah.
Menanggapi anggapan bahwa gerakan ini bermuatan politik pasca pemilihan kepala daerah, pihak aliansi membantah keras. Mereka menegaskan bahwa aksi ini merupakan refleksi kekecewaan masyarakat yang melampaui kepentingan politik elektoral.
“Pilkada telah selesai, tidak ada lagi kubu kalah atau menang. Ada yang dulu mendukung gubernur, sekarang ikut bersama kami. Ini murni suara masyarakat yang kecewa,” ujarnya.
Sejauh ini, lebih dari 4.000 massa dari puluhan organisasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berlanjutnya konsolidasi.
Dengan besarnya partisipasi dan isu yang diangkat, aksi pada 21 April mendatang diproyeksikan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah polemik memang mewarnai perjalanan pemerintahan Rudy–Seno, mulai dari sorotan publik dalam berbagai agenda resmi hingga isu penggunaan anggaran daerah yang memicu perdebatan di tengah masyarakat.
